LOMBOK – Untuk kesekian kalinya pemerintahan di bawah kendali Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri dan H.M Nursiah merombak posisi bawahannya. Mutasi kali ini jumlahnya lebih besar, 192 pejabat administrator dan pengawasan.
Mutasi digelar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Tengah Nomor 235 Tahun 2024 tentang pengangkatan jabatan administrator dan pejabat pengawasan.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri mengatakan kepada pejabat yang dilantik untuk mengubah stigma pelayanan masyarakat yang dipandang sulit dan lama didapatkan menjadi lebih cepat. Selain itu, bupati mendorong adanya regulasi dan formulasi yang lebih memudahkan dengan stakeholder yang ingin bersinergi dengan pemkab.
“Kita harus dapat mengubah stigma itu dari hal-hal kecil dari kita sendiri maupun kebawahan kita, jika bisa dipermudah mengapa harus dipersulit,” tegasnya saat memberikan sambutan di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Jumat malam (22/3/2024).
Pathul berharap dengan dilantiknya sejumlah pejabat baru dapat membantu pihaknya menyelesaikan masalah masyarakat di lapangan, terlebih sebagai pegawai negeri sipil telah berikrar bersedia ditempatkan dimana saja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Setelah mendapatkan jabatan tentu kita berharap jangan sedikit-sedikit persoalan masuk ke Wabup, Sekda dan Bupati,” tegasnya.
Bupati meminta para aparatur sipil negera di lingkungan Pemkab Lombok Tengah juga perlu meningkatkan prestasi dan kemampuan pegawai, senantias mendorong segala kemampuan untuk memajukan daerah.
“Jika ada staf kita yang berprestasi berikan apresiasi jangan sebaliknya diamputasi itu penting disampaikan karena kita memiliki posisi yang sama menjadi khadam pelayan masyarakat,” katanya tegas.
Pathul menyebutkan jumlah aparatur sipil negara 9.990 dengn rincian sekitar 800 orang yang Nomor Induk Pegawai (NIP) masih dalam proses dan pada tahun 2024 ada 1.664 orang menyusul untuk pengurusan NIP. Sementara masyarakat yang dilayani ada 1.049.000 jiwa.
Dengan jumlah pegawai yang cukup besar ini, jumlah jabatan yang tersedia terbatas sehingga dirinya meminta maaf jika dalam penyusunan pengisi jabatan dinilai kurang pas, namun ia berharap sebagai pelayanan masyarakat para pejabat dapat bekerja secara optimal.
“Kami yakin prasangka itu ada dan berpikir hal-hal yang kurang pas, tapi kalaupun saya salah saya minta maaf,” ucapnya.(nis)
