LOMBOK – Beredar Surat Edaran (SE) terkait rekrutmen Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur menjadi sorotan banyak pihak. Apalagi di tengah mulai berlangsungnya tahapan Pilkada 2024, bisa saja akan ditunggangi kepentingan politik.
Salah satu tokoh pemuda Lombok Timur Arsa Ali Umar meminta dengan keras agar rekrutmen ini ditunda. Dia melihat lebih tepat Pemkab Lombok Timur menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) untuk mengisi kekosongan. Sembari menunggu kepala daerah terpilih dilantik.
“Sebaiknya untuk menghindari gesekan dan politik of interes karena saat ini masuk momentum politik, maka sebaiknya untuk rekrutmen Pimpinan BAZNAS diundurkan,” katanya kepada jurnalis Koranlombok.id, Senin (22/4/2024).
Dijelaskannya, kondisi lain yang menjadi perhatian pihaknya yakni, pihak terkait yang akan melaksanakan rekrutmen berstatus sebagai penjabat. Baik Bupati dan Sekda, demikian pula dengan Kakanmenag masih diduduki Plt.
“Mutasi ASN saja tidak dibolehkan karena ini sifatnya jabatan sementara dan belum penuh,” tegasnya.
Sementara kata dia, soal surat edaran yang bocor dan belum ditanda tangan pihak terkait. Dirinya mendesak untuk diundur sampai ada bupati definitif.
Pria sekaligus Ketua GERAK-NTB menyampaikan, jika dipaksakan akan dilakukan. Pihaknya khawatirkan gesekan dan benturan kepentingan politik pada masa momentum politik tidak dapat dielakkan dan berdampak pada kinerja pimpinan Baznas kedepannya.
“Harusnya Kepala Kemenag itu menghindari diri untuk membuat kebijakan-kebijakan seperti ini dulu,” sentilnya.
Disamping itu dengan beredarnya SE rekrutmen pimpinan Baznas yang belum ada setempel dan tandatangan, Plt. Kemenang Lombok Timur H. Sulhi menyampaikan permohonan maaf. Pihaknya mengatakan jika menerima surat tersebut dari Kabag Kersa Setda.
“Saya kira surat itu sudah ditanda tangani, jadi saya minta maaf,”singkatnya. (fen)
