LOMBOK – Setidaknya ada 38 sekolah dalam kondisi rusak dan masih menjadi pekerjaan rumah diakhir masa jabatan Pathul – Nursiah.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, Alimudin mengatakan berdasarkan PMK 12 tahun 2024 dicantumkan dana pokok pikiran untuk pendidikan 40 persen, kesehatan 20 persen, dan 40 untuk bidang umum.
“Ya sesuai aturan itu bisa sangat membantu karena kita wajib memgalokasikan, kalau tidak bisa memenuhi itu bidang pendidikan yang 40 persen dan yang lain dikesampingkan,” tegasnya kepada jurnalis Koranlombok.id, Senin (6/4/2024).
Sementara itu terkait penggunaan pokir untuk memperbaiki sejumlah sekolah rusak tersebut wajar dikatakan oleh Wabup dan memang bisa dilaksanakan.
Anggota dewan dari Dapil Praya – Praya Tengah ini mengatakan jika pihaknya telah memberikan dana aspirasi kepada empat perbaikan sekolah.
Sementara untuk bidang kesehatan dirinya mengalokasikan kepada perbaikan sejumlah Polindes dan bantuan dana untuk persediaan makanan tambahan untuk posyandu.
Sebelumnya, dana pokok pikiran anggota dewan pada tahun 2023 lebih besar untuk kesehatan dengan presentasi 40 persen, 20 pendidikan dan 40 persen lainnya bidang umum.
“Kalau 2025 ini belum tau aturannya bagaimana, tapi bisa jadi kembali ke pendidikan lagi lebih banyak,” katanya.(nis)
