Perda Etika Kesenian Dibentuk, Fraksi PKS DPRD Loteng Bilang Begini

oleh -214 Dilihat
FOTO ANIS PRABOWO JURNALIS KORANLOMBOK.ID Rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Lombok Tengah, Rabu (12/6/2024).

 

LOMBOK – Ketua Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli angkat bicara soal dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur etika dan perlindungan kesenian.

“Kan ada UU tentang pornografi dan pornoaksi. Justru kalau pendekatannya pakai itu kena semua,” katanya merespons polemic yang berkembang.

Dalam Ranperda tersebut kata Supli, akan diatur terkait etika, perlindungan terhadap pelaku dan penyelenggara termasuk keberlangsungan kesenian secara ekonomi dan sosial.

Sementara soal desakan pembubaran kecimol, dirinya tidak setuju. Pihaknya lebih condong ke arah pembinaan, karena ini merupakan kesalahan Pemkab yang tidak pernah melakukan hal tersebut.

Baca Juga  Dewan Minta Pemkab Loteng Segera Ajukan Revisi Perda Pilkades

 

“Makany mereka kan tidak ansich hanya berkesenian tapi kan diharapkan dapat menjadi lahan ekonomi, nah itu harus dilindungi,”  tegas Supli,

 

Sementara, Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah sangat setuju jika Ranperda terkait etika dan perlindungan kesenian daerah segera dibentuk oleh DPRD.

Akan tetapi sebelumnya, Pemkab juga akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sembari menunggu Ranperda disahkan. Adapun isi menekankan kepada pelaku kesenian kecimol agar tidak melakukan hal yang merugikan secara ekonomi.

Baca Juga  ITDC Setor 900 Juta, Ketua DPRD Tidak Ingin Terulang Kembali

“Bagaimanapun penekun atau pegiat kecimol itu memiliki keuntungan secara ekonomi, tinggal diatur tapi tidak meninggalkan itu,” kata Nursiah kepada media di Gedung DPRD Lombok Tengah, Rabu (12/6/2024).

Nantinya dalam aturan akan lebih bersifat kepada pembinaan, selain itu secara moral juga akan diatur terkait joget-joget yang tidak senonoh yang saat ini kerap ditampilkan oleh kesenian kecimol.

Baca Juga  Dewan Loteng Sesalkan Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah

Menanggapi aspirasi masyarakat yang meminta kesenian kecimol dibubarkan, Wabup mengatakan hal tersebut masih membutuhkan kajian kedepan karena ini merupakan kreativitas masyarakat. Maka dengan itu, minimal Pemkab akan membuat Perbup kemudian Perda sebagai landasan hukum terkait hal tersebut.

“Tugas kita semua seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mulailah sosialisasi bagaimana pesan dan kesan masyarakat saat ini tentang kesenian kecimol ini,” katanya.(nis)

 

Tentang Penulis: Redaksi Koranlombok

Gambar Gravatar
Koranlombok.id merupakan salah satu media online dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koranlombok.id selalu menayangkan berita Penting, Unik dan Menarik untuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.