LOMBOK – Sampai dengan saat ini Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah belum menemukan solusi untuk membayar hosting fee MotoGP 2024 sebesar Rp 231 miliar.
Di tengah ramainya pemberitaan terkait hosting fee, anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Supli bereaksi.
Kepada jurnalis koranlombok.id ia menyampaikan, secara mekanisme pihaknya di DPRD bersama dengan Pemkab Lombok Tengah tidak pernah membahas hal tersebut. Demikian pula melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Agustus 2024. Sehingga dipastikan tidak ada sumber pendanaan.
Kata Supli, permintaan pemerintah pusat agar daerah membayar hosting fee secara tiba-tiba dipastikan taka da komunikasi dari awal dengan pusat. Sehingga seolah Pemprov dan Pemkab enggan untuk mendukung event tersebut berlanjut di Pertamina Mandalika Internasional Circuit.
“Mungkin perlu kita ingatkan pemerintah pusat untuk suatu momen tertentu seperti hosting fee ini jangan ujug-ujug begitu, kayak tidak ada perencanaan yang matang, harus komunikasi jauh-jauh hari. Ini kok tiba-tiba sehingga ada kesan Pemprov dan Pemkab tidak mau,” tegasnya melalui sambungan telepon Kamis, (12/9/2024).
Supli menyebutkan, jumlah hosting fee Rp 231 miliar ini bukan nilai yang kecil. Menurut daerah Lombok Tengah nilai ini sangat besar. Selain itu, dia juga berharap pemerintah pusat harus menjelaskan ke daerah kenapa hosting fee dibayar oleh pemerintah daerah. Jika berbicara realistis tentunya memprioritaskan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu seperti dunia pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya.
Begitu juga pelayanan-pelayanan harus diprioritaskan karena menyentuh langsung ke masyarakat, jangan sampai karena APBD digunakan membayar hosting fee justru menjadi pertanyaan dari masyarakat yang membutuhkan.
“Banyak persoalan lain di daerah kita, masih juga kita carikan lahan untuk RSUD Praya ini untuk perluasan dan peningkatan pelayanan,” sebut dia.
Di balik itu, Supli melihat perlu ada pengkajian terkait event MotoGP terutama dari manajemen penyelenggaraannya. Menurutnya, perlu ada pemahaman bersama sehingga daerah mendapatkan manfaat dari eksistensi ajang tersebut dengan mencarikan solusi terkait hosting fee dan hal lain yang berhubungan.
“Jadi kita hormati ajang ini, kita berupaya perlu eksis jadi kita harus saling pahami ketika ajang itu perlu dana dengan jumlah sebesar Rp 231 miliar, ya kita berupaya cari jalan keluarnya tapi nanti nggak bisa tahun 2024 ini,” ungkapnya.
Dibuka Supli, selama event MotoGP dan event lainnya digelar di Sirkuit Mandalika, laporan keuangan terkait pendapatan pengelola tertutup. Sehingga yang didapatkan daerah hanya pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hiburan.
“Kita tidak tahu real berapa yang kita dapat, selama ini kan tertutup,” pungkasnya.(nis)
