LOMBOK – Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa ke gedung Kantor DPRD Lombok Timur Selasa, (24/9/2024). Aksi kali ini bertajuk ‘September Hitam’ dengan menyoroti persoalan pertanahan dan Hak Asasi Manusi (HAM) yang menimpa masyarakat.
Koordinator Aksi Jamaludin menyampaikan, ada beberapa catatan kasus yang menjadi atensi mahasiwa. Di antaranya, persoalan petani dengan PT Sembalun Kusuma Emas yang di dalamnya melibatkan persoalan HAM, begitu juga persoalan relokasi warga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang tidak sesuai janji pemerintah.
“Ada kasus pertanian melibatkan PT SKE, ada KEK Mandalika yang relokasinya tidak sesuai dengan janji pemerintah,” ungkapnya saat aksi.
Mahasiswa juga menyebutkan, pembangunan pariwisata di Lombok Timur dinilai menjadi ‘siluman baru’. Pasalnya, pembangunan banyak namun malah mengalih fungsi lahan produktif masyakat. Dimana tidak adanya tata ruang Lombok Timur yang mengatur persoalan tersebut.
“Pariwisata ini siluman baru, pemeritah hanya fokus pada pembangunan saja tanpa tata tuang,” sentilnya.
Mahasiwa juga membacakan sejumlah tuntutan, mereka meminta hentikan kriminalisasi mahasiswa dan pejuang HAM, meminta PT ITDC memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat di Kuta, mendesak dibuatkan Perda tata ruang Lombok Timur, serta meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan.
Sekretaris DPRD Lombok Timur Ahyan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD. Ia menegaskan DPR memiliki peran dan tugas untuk menyerap persoalan di tengah masyarakat.
“Akan kami sampaikan kepada pimpinan,” janjinya.
Anggota DPRD dari Partai Demokrat Amrullah yang ikut menemui massa aksi berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa sesuai dengan tugas dan fungsi. Tidak bisanya pimpinan DPRD menemui massa aksi lantaran dewan masih dalam proses pembentukan alat dan kelengkapan dewan.
“Insyallah dewan akan kawal aspirasi yang disampaikan,” skatanya singkat.(fen)
