LOMBOK – Warga Dusun Langko Daya, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah membongkar dugaan adanya praktek menebus bantuan sapi. Hal ini diungkapkan perwakilan warga setempat, H. Muridin.
Dia mengungkapkan, warga calon penerima bantuan sapi dari Pemkab Lombok Tengah diminta oleh oknum kepala dusun (Kadus) untuk menebus bantuan sapi. Perekornya bervariasi, ada yang menebus Rp 2,5 juta sampai 6,5 juta.
Bukan hanya soal penebusan bantuan sapi saja, oknum Kadus juga dinilai tidak transparan kepada warga setempat. Kendati pihaknya mengetahui jumlah bantuan bersumber dari program pokok pikiran dewan (Pokir) ini sebanyak 11 ekor sapi.
“Sekitar satu bulan yang lalu penyalurannya, masyarakat tidak mengetahui detail alokasi penyaluran kepada kelompok ternak yang mana. Kami menduga yang menerima bantuan ternak hanya diterima segelintir orang, satu ekor diberikan kepada seorang tokoh masyarakat, empat ekor kepada oknum Kadus, dan satu ekor diberikan kepada adiknya Kadus,” ungkapnya kepada jurnalis koranlombok.id, Senin (18/11/2024).
“Sisanya itu kita pertanyakan kemana yang enam ekor, sedangkan Pak Muslihin (anggota dewan, red) mengatakan sudah tepat sasaran dan dibagikan ke kelompok masing-masing tapi kan mana,” sambungnya tegas.
Menurut Muridin, seharusnya Kadus memusyawarahkan bantuan pokir tersebut kepada masing-masing kelompok masyarakat untuk dikelola. Sementara ini tidak dilakukan.
“Kalau masyarakat yang ingin mengambil bantuan pak Kadus minta menebus dengan uang sebesar Rp 2,5 juta sampai 6,5 juta untuk perekornya,” beber sumber ini.
Maka dari itu juga, warga mempertanyakan kepada uang tebusan tersebut. Apakah diberikan kepada oknum orang dinas atau oknum dewan.
“Maka harusnya jelas tebusan itu misalnya untuk kas, untuk kelompok tani atau perternak atau dialokasikan kemana. Ini yang jadi tandatanya besar di masyarakat,” tegasnya lagi.
Muridin meminta kepada anggota DPRD Muslihin selaku dewan yang memberikan program harus melihat apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak.
“Pak Dewan harusn turun ini,” pinta dia.
Terpisah Anggota DPRD Lombok Tengah Muslihin yang dikonfirmasi membela posisi Kadus. Menurut dia, Kadus tidak dalam posisi yang salah dalam menyalurkan bantuan. Sebab, telah menyalurkan kepada kelompok yang ada.
“Kadus itu tidak salah, karena dia menerima pokir dari saya dan sudah menyampaikan kepada kelompoknya tentu juga yang dianggap berjuang dari saya kemarin. Masalah kelompok yang belum dapat ya nanti dulu kita akan berikan bertahap, nggak mungkin kita berikan semua bantuan sekaligus di sana,” katanya tegas saat dihubungi.
Menurut dia, apa yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindakan politis terlebih mereka yang melakukan hearing merupakan kelompok yang tak mendukung dirinya saat Pileg kemarin. Sementara penyaluran sudah tepat dilakukan oleh Kadus kepada kelompok ternak yang ada.
“Terkait dengan ini tidak ada persoalan, karena ini kan bantuan usulan di sana 11 ekor dibagi kepada anggotanya dan sudah diterima,” jelasnya.
Muslihin juga membantah bahwa ada sapi yang tidak transparan dalam penyaluran oleh Kadus. Sementara itu terkait warga yang berencana golput di Pilkada tahun 2024 gara-gara menilai Kadus tidak transparan, ia mengatakan hal tersebut tak perlu ditanggapi.
“Itu kan bahasa politik, nggak usah direspons,” pungkasnya.(nis)
