LOMBOK – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan meninjau bangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, pada Jumat 31 Juli 2026.
Zulhas mengatakan, pihaknya akan meningkatkan nilai tukar nelayan (NTN) dari angka 103 menjadi 120 sebelum bulan September 2026. Sementara itu angka nilai tukar petani padi dianggap lebih baik pada angka 131.
“Ini nelayan masih menderita nilai tukarnya, masih 103 sementara petani padi sudah 131 jadi jauh. Paling miskin nelayan. Oleh karena itu setahun ini kita kejar fokus ke nelayan,” janjinya tegas.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan membangun kawasan kampung nelayan merah putih dengan berbagai fasilitas penunjang yang terintegrasi. Seperti, shelter coldbox, pabrik es portable, gudang beku portable, kios pemasaran ikan, kios perbekalan, kantor pengelola, balai pelatihan serta akan dibangunkan SPBU khusus nelayan.
“Karena itu kami akan fokus kepada nelayan. Kita bangunkan kampung nelayan, ada pabrik es, cold storage, SPBU nelayan, bengkel, balai lelang, tambatan perahu, gudang, semuanya lengkap di sini,” katanya.
Menurut Zulhas, kelengkapan fasilitas tersebut akan membantu nelayan memperoleh harga jual hasil tangkapan yang lebih baik serta menekan biaya operasional. Selain itu, nelayan juga bisa mengawetkan hasil tangkapan ketika harga sedang anjlok.
“Ketika nelayan mendapatkan penawaran harga yang murah, dia bisa mempertahankan hasil tangkapannya karena fasilitasnya sudah tersedia,” tegasnya.
Nantinya kampung nelayan merah putih ini akan terhubung dengan jaringan koperasi di seluruh Indonesia, sehingga pemasaran jadi lebih mudah. Pengelolaan koperasi ini nantinya akan melibatkan pemerintah desa yang dikomandoi oleh kepala desa langsung.
“Di sini dibikinkan koperasi yang nyambung dengan seluruh Indonesia. Penanggung jawabnya kepala desa. Kalau ada nelayannya namanya koperasi nelayan merah putih, kalau tidak ada nelayan namanya koperasi desa merah putih,” bebernya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, Nurjahman mengatakan nilai tukar nelayan di Lombok Tengah diangka 100 lebih dan berarti mereka masih ada keuntungan.
Sementara itu fasilitas KNMP Bilelando tersebut masih menunggu serah terima dari Pemerintah Pusat untuk digunakan kendati fasilitas seperti pabrik es dan cold storage dan saat ini sudah berjalan dengan sistem bagi hasil dengan anggota. Sementara itu banyak nelayan yang menjadi anggota KNMP Bilelando sebanyak 350 jiwa.
Sementara itu pihaknya juga mengusulkan KNMP di Desa Kuta, namun terkendala soal lahan karena setelah pihaknya melakukan survei lahan tersebut telah lebih dahulu ditempati izinnya oleh perusahaan luar untuk menanam kabel bawah tanah.
“Cuma kemarin khusus di Kuta kemarin ada dari Dirjen Penataan Ruang Laut (PRL) melakukan survei lokasi di sana ada perusahaan yang memasang kabel di dekat lokasi, sehingga KKP meminta untuk ditolak dulu,” katanya.
Soal opsi pilihan lokasi lainnya seperti, Desa Selong Belanak, Desa Mekarasari serta wilayah lainnya telah disurvei pihaknya namun terkendala juga soal lahan karena tidak ada lahan yang memadai.
Sedangkan usulan KNMP nantinya juga akan dibuat di Pelabuhan Awang, Desa Mertak masih memungkinan, namun nanti perannya hanya sebagai pendukung dan tidak membutuhkan luas lahan sampai dengan 1 hektare seperti di Bilelando.(nis)
