LOMBOK – Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Partai Gerindra, Muhalip menyoroti kesejahteraan petugas kebersihan khususnya non ASN.
Katanya, di balik persoalan sampah dan pemukiman kumuh pihaknya melihat masih banyak petugas kebersihan yang kehidupan dan penghasilannya di bawah standar. Politisi Gerindra ini berharap kesejahteraan 183 tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup diperhatikan.
Muhalip menyarankan, Dinas Lingkungan Hidup dapat menunjuk perusahaan baik CV ataupun PT melalui proses tender untuk mengelola para tenaga kebersihan. Sama dilakukan di kantor bupati, RSUD Praya ataupun di DPRD Lombok Tengah.
“Kalau misalnya anggaran diprogramnya segitu ya segitu yang diberikan kecuali mereka jadi PNS jelas dianggarkan sesuai gaji pokok dan tunjangan,” tegasnya kepada media, Rabu (5/2/2025).
Kondisi seperti itu memang dirasa dilema bagi Pemkab Lombok Tengah, dimana tenaga mereka sangat dibutuhkan tapi gaji mereka tidak sesuai dengan beban kerja mereka. Tapi jika melalui pihak ketiga tersebut, Pemkab dapat memberikan gaji sesuai dengan UMR tapi peluang mereka untuk menjadi ASN otomatis akan hilang.
Menurut dia, Dinas Lingkungan Hidup dapat meminta perusahaan yang menang tender untuk mempertahankan pegawai honorer yang ada untuk tetap diposisi pekerjaan mereka sekarang.
Untuk itu pihaknya menekankan agar berbagai persoalan tersebut benar-benar diprioritaskan. ”Selama programnya baik untuk kesejahteraan petugas kebersihan, kami di DPRD Lombok Tengah pasti akan mendukung,” tegas Muhalip.(red)
