LOMBOK – Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan mengatakan pada pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 ini belum ada pembahasan terkait program makan bergizi program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Raka Bumingraka.
Disampaikannya, sebab belum ada surat edaran terkait petunjuk teknis secara nasional dan pembahasan di daerah lainnya.
“Belum ada perintah teknis dari atas jadi tidak tahu apa yang harus kita anggarkan karena belum ada (perintah, red),” tegasnya kepada jurnalis koranlombok.id, Rabu (20/11/2024).
Sementara itu jika nanti program tersebut diperintahkan secara mendesak maka tak menutup kemungkinan sejumlah pos anggaran akan direfocusing, seperti pengalaman pada waktu penanganan covid – 19 dahulu.
“Apakah nanti ada perintah setelah pembahasan ini atau bagaimana nanti kita lihat,” katanya.
Dikatakan politisi Partai Gerindra ini, dalam program makan bergizi tersebut semaksimal mungkin bagaimana menggunakan produk dan sumber daya yang ada di Lombok Tengah.
Namun terkecuali produsen pangan seperti pabrik tepung tapioka yang ada di Pancor Dao, Kecamatan Batukliang.
Sementara itu Ramdan menyebutkan, sejumlah komoditas dari Lombok Tengah juga banyak dikirim ke luar daerah seperti produk beras yang sudah surplus, begitu juga dengan produksi telur, daging ayam dan daging sapi kita juga inysaallah bisa mengcover kebutuhan program tersebut.
“Kalau susu kan harus dari luar, tepung mungkin tidak banyak digunakan,” yakinnya.
Sementara itu pada pembahasan rancangan APBD 2025, pihaknya di DPRD melihat sejumlah bidang masih menjadi perhatian prioritas seperti bidang pendiidkan, infrastruktur dan kesehatan.
“Ini kan urusan wajib masalah ini,” pungkasnya. (nis)
