LOMBOK – Kendati Pemerintah Lombok Tengah bersama pihak terkait seperti, Polisi, TNI dan ITDC melakukan kegiatan bersih-bersih di Pantai Tanjung Aan, Jumat (11/7/2025) pagi tadi.
Sejumlah pedagang di sekitar Pantai Tanjung Aan sampai dengan saat ini keras menolak penggusuran dilakukan pihak PT. ITDC sebagai pengelola Kawasan Mandalika.
Disamping itu, informasi yang diterima jurnalis Koranlombok.id dari internal pihak kepolisian Polres Lombok Tengah. Pengosongan lapak pedagang di sekitar Pantai Tanjung Aan akan dilaksanakan Rabu, (15/7/2025).
Perwakilan pedagang di Pantai Tanjung Aan, Melum mengaku bingung di tengah adanya rencana penggusuran. Katanya, jika benar akan dilakukan Rabu mendatang, kendati menggunakan alat berat dia bersama pedagang lain akan tetap melawan.
“Kami menolak jika ada opsi para pedagang dipindahkan oleh ITDC ke Bazaar Mandalika, karena terlalu jauh dari pantai. Kami melawan walaupun digusur,” ungkapnya di lokasi kepada media.
Perempuan asal Dusun Gerupuk, Desa Sengkol ini menceritakan, selama ini dia bisa menyambung hidup hasil dari berjualan di sini meskipun hasilnya tak seberapa.
“Di sini tempat saya cari makan dan mata pencaharian, saya sudah tidak ada suami, cucu kita sekolah, suami kita tidak ada siapa yang akan mencari nafkah,” ceritanya.
Melum merasa bingung dengan kondisi ini, tapi jika digusur dia tidak tau akan berjualan dimana lagi. Namun demikian wanita yang kerap disapa Inaq Salim itu berharap masih bisa berjualan di sekitaran Pantai Tanjung Aan.
“Kalau gak setuju kan bukan kita punya tanah, tapi kan kita cuma numpang berjualan,” ucapnya.
Pedagang lainnya, Saimin kepada jurnalis koranlombok.id menyampaikan tidak tau akan berbuat apa nantinya jika penggusuran benar-benar terjadi. Sebab, melalui hasil berjualan untuk bisa menyambung hidup sehari-hari.
Saimin mengaku telah berjualan sejak lama di Pantai Tanjung Aan, bahkan dari sebelum gempa Lombok 2018 silam. Dia merasa tidak masalah jika nanti lapak yang dibangun oleh suaminya tersebut akan dibongkar, namun dia juga berharap ada tempat lain untuk berjualan.
“Penghasilan kita kadang dapat Rp 100 ribu kadang Rp 200 ribu, kalau di tempat lain kan tidak ada tempat,” tuturnya.
Kapolres Pastikan Anggota Tidak Bawa Senjata
Pengosongan lapak di sekitar Pantai Tanjung Aan oleh ITDC dibenarkan Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmiarto. Kapolres menegaskan pengosongan dilaksanakan Rabu, (15/7/2025).
Sementara itu soal personel yang akan disiapkan, kapolres nanti akan dibicarakan kembali pada hari Senin dengan pihak ITDC dan pihak lainnya, termasuk unsur dari Pemda Lombok Tengah yang akan membantu pengosongan.
Termasuk apakah akan ada BKO dari Mapolda NTB, kapolres akan menentukan kekuatan yang digunakan tergantung dari eskalasi di lapangan.
“Seluruh zona yang ada di Tanjung Aan, nanti pada hari Senin ada Tactical Floor Game (TFG) di Mapolres kita bagi kekuatan dari TNI berapa, Polri berapa, kemudian dari Satpol PP berapa dan dari pihak ketiga vanguard kita kumpulkan semua dapat lancar kegiatan nanti,” katanya kepada media.
Peran anggota Polri dan TNI hanya melakukan parimeter lokasi pengosongan dan menjaga keamanan masyarakat yang ingin masuk ke lokasi pengosongan. Sementara itu pihak yang melakukan pembongkaran lapak para pedagang dari pihak ITDC dan vanguard.
“Kami tidak ada yang ikut-ikut angkat, kami tidak ada yang ikut membongkar. Tugas kami hanya memback up keamanan menjaga masyarakat agar tidak melalukan hal yang melawan hukum,” tegasnya.
Penjagaan dari Polri sendiri kemungkinan akan berlansung beberapa hari, tergantung kondisi di lokasi. Kapolres menambahkan bahwa kehadiran mereka di Pantai Tanjung Aan dengan dalih mendukung program dari pemerintah.
Sementara soal antisipasi adanya perlawanan dari masyarakat saat pengosongan, polisi akan melakukan secara persuasif dan nantinya tidak ada anggotanya yang membawa senjata dan bertindak represif.
Kapolres mempersilakan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembongkaran secara mandiri lapak dagangan mereka, dengan harapan proses pengosongan bisa berjalan dengan tertib dan lancar, sedangkan soal kendaraan angkutan untuk memindahkan barang mereka disiapkan ITDC.
“Mungkin nanti pihak ITDC yang bertanggung jawab dan telah disiapkan mungkin poin-poin tempat masyarakat mengambil barang-barangnya,” katanya.
Di tempat yang sama, Pgs GM ITDC Mandalika Wahyu Moerdani Nugroho terlihat tidak mau banyak bicara soal pengosongan Rabu mendatang.
“Tadi sudah dijelaskan oleh Bupati,” kata Wahyu singkat.
Bupati Pathul Setujui Pembangunan Tanjung Aan
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri mengaku setuju pembangunan di Tanjung Aan. Katanya, ini untuk membangun Lombok Tengah menjadi lebih baik dari segala sisi, namun harus mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.
Pathul menjelaskan, sekitar 1.175 hektare lahan yang harus secepatnya dibangun agar Lombok Tengah menjadi maju dan lebih baik.
“Mudahan dengan dinahkodai oleh ITDC bisa secepatnya terbangun dan kita semua menunggu pembangunan dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat luas bukan pribadi,” katanya di Tanjung Aan.
Pathul mengatakan bahwa surat peringatan sudah masuk ke para pedagang di sekitar kawasan Tanjung Aan. Sebab, ini merupakan bagian hak pengelolaan lingkungan (HPL) pemerintah.
“Maka setiap sesuatu yang dilakukan pemerintah kalau belum di Appraisal tidak bisa dibayar dulu, tanah ini memang milik pemerintah,” tegas Pathul.
Ditegaskannya lagi, tanah di sekitar Tanjung Aan sudah menjadi HPL. Maka tugas dan tanggung jawab pengelola untuk mengerjakan dan melanjutkan apa yang diperintahkan oleh pusat dan penting juga kita sampaikan untuk rakyat Indonesia lebih umumnya.
Ditegaskan bupati, kehadiran ITDC bukan ujuk-ujuk datang akan tetapi perintah dari pemerintah pusat untuk hadir di tengah-tengah kita dan ITDC juga tidak serta merta untuk melakukan hal ini karena jika ada suatu pasti akan mensosialisasikan.
“Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyat,” tegas politikus Gerindra tersebut.
Diungkapkan bupati, ITDC sendiri telah membuatkan solusi bagi masyarakat sekitar dengan membuat jalan yang lebar sekitar 30 meter serta tempat tempat jualan di sekitar jalan yang lebih representatif.
“Masyarakat ini jauh lebih penting karena ini untuk kepentingan masyarakat, bukan kita yang mengesahkan tapi perintah dari pemerintah pusat,” tegasnya lagi.(hil/nis)
