LOMBOK – Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi menanggapi soal rencana pemerintah kabupaten membuat dapur makan bergizi gratis (MBG) lima lokasi di atas lahan milik daerah.
Menurut Ahmad, kendati saat ini pihaknya di DPRD sedang menggodok Ranperda soal pemanfaatan barang milik daerah. Tapi saat ini Perda yang lama masih berlaku sehingga sementara ini setiap pemanfaatan aset daerah masih mengikuti aturan yang lama.
Kata politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut, jika memang pemkab melakukan hal tersebut maka harus dilakukan dengan sungguh – sungguh mengingat banyaknya keluhan soal program MBG baik dari segi kualitas sajian hingga soal kabar makanan dalam program itu menyebabkan siswa keracunan.
“Program makan bergizi gratis ini kan dari pusat, kalau kemudian kita masih menemukan persoalan-persoalan ya itu jadi pelajaran. Kan berita-berita terakhir ada yang keracunan dan apa semuanya,” ungkapnya kepada jurnalis koranlombok.id, Kamis 18 September 2025.
Ditambahkan Ahmad, informasi soal kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan sajian makanan tidak jelas di Lombok Tengah. Sehingga soal informasi dasar mengenai soal berapa banyak siswa yang dapat terlayani tidak diumumkan kepada publik.
Ditambahkan dia, seharusnya Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga yang berkoordinasi secara vertikal terhadap Pemda Lombok Tengah untuk melakukan pemantauan jalannya program.
Sementara itu pandangan masyarakat awam soal program MBG merupakan hanya bisnis jual nasi semata. Sedangkan soal siapa yang melakukan pengawasan mutu dan kualitas makanan tidak diinformasikan juga secara jelas.
Selain itu setiap orang yang memasak sajian makanan bergizi tersebut juga menjadi pertanyaan publik apakah benar memiliki keahlian dan tersertifikasi mengolah makanan bergizi.
“Jadi seharusnya masyarakat secara luas juga mendapatkan keterangan keterangan yang lebih terbuka, program ini kita sambut secara positif dan bagus kalau sekarang Pemda mau terlibat secara langsung mekanisme kerjasama itu harus dimengerti termasuk tentang pengawasan. Pemda Lombok Tengah harus segera melakukan koordinasi dengan yang di atas,” tegas Ahmad.(nis)
