LOMBOK – Kepala Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Senang Haris mengatakan untuk pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih belum bisa dilakukan. Sekarang masih baru tahap pengajuan untuk pembangunan gudang yang dibantu oleh Babinsa.
Sementara untuk produk utama dari Kopdes Merah Putih Desa Beleka Daye berfokus pada pertanian dan perkebunan. Namun kendalanya sampai saat ini adalah persoalan modal karena memang pihaknya sudah mencoba membangun komunikasi dengan instansi-instansi terkait seperti BUMN, Bulog, Pertamina, dan kopdes yang lain. Akan tetapi rata-rata jawaban yang diterima tidak sesuai dengan perintah pusat.
“Jawaban mereka seperti ceremony saja. Kalau sebelum launching kopdes informasi bagus sekali. Tapi ketika sudah launching hampir tidak ada peduli. Ketika kita bangun komunikasi, jawabannya tidak sehat,” ungkapnya kepada Koranlombok.id via telpon, Selasa 28 Oktober 2025.
Terkait dengan jawaban yang diterima dari beberapa instansi, Kades Senang mengatakan pihaknya tidak akan bermitra dengan instansi tersebut dikarenakan sulitnya komunikasi.
“Terkait dengan permodalan saja kan perintah pusat ke Himbara tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan,” katanya.
Kades menambahkan, saat ini yang menjadi persoalan pihaknya yaitu, Dinas Koperasi. Dalam hal ini yang menjadi lending sektor utama tidak adanya kegiatan dari dinas tersebut.
“Paling tidak semua pengurus koperasi ini mendapat pelatihan terkait bagaimana koperasi, pembukaan, pelaporan, dan lain-lain. Tapi ini tidak ada sama sekali dari Dinas Koperasi. Sementara suara dari pusat ini ‘wow’ sekali, tapi ke desa tidak sampai sama sekali. Cuma perintah-perintah saja dari Dinas DPMD diperintahkan untuk dianggarkan jaminan 30 persen, dan lain-lain. Seperti desa dikepung melalui koperasi harus menganggarkan ini, harus menganggarkan itu, harus disediakan jaminan 30 persen dari dana desa ini kan persoalan di kami pemerintah desa,” bebernya.
Senang menyampaikan, untuk solusinya pemdes akan mencari jalan lain dengan cara membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan provinsi. Artinya jalan sendiri apa adanya.
“Kalau kemudian kita menunggu dari apa yang pusat perintahkan ke daerah, tidak ada sama sekali. Dan kami ini benar-benar kecewa. Belum banyak persoalan di koperasi, serta banyak yang mengundurkan diri karena memang tidak sesuai ekspektasi,” ungkapnya.
Adapun untuk pencarian dana, pihaknya mengatakan siap saja. Namun persoalannya nanti bagaimana ketika dana jaminan itu dieksekusi ketika sudah menjadi jaminan, walaupun memang secara aturan jaminan itu disesuaikan dengan pinjaman.
“Kalau 3 miliar berarti 30 persen jaminannya. Kalau di bawah itu dia pakai persentase cuma persoalannya ketika mau meminjam melalui Koperasi Merah Putih, harus dijamin melalui dana desa,” katanya.
Terkait dengan pinjaman di Bank Himbara, pihaknya sampai saat ini masih melihat dan menunggu. “Jadi kami Pemerintah Desa Beleka Daye tidak mau terjerumus ke lubang yang dalam. Ini kan pemerintah seakan-akan membuatkan kita lubang,” ujarnya.
Dia membeberkan informasi awal bahwa koperasi akan dibangunkan, diberikan armada truk dan modal. Tapi kenyataannya malah berbeda.
“Ini bukan sulit lagi, tapi sangat sulit,” sebutnya.
Curhat Kepala Desa Darmaji
Kepala Desa Darmaji, Kecamatan Kopang Suhaidi sekaligus dewan pengawas Kopdes mengatakan sekarang pihaknya ada kolaborasi antara pemerintah desa dan pihak Koramil. Dalam kerjasama setiap desa diminta menyiapkan lahan seluas 7 are untuk pembangunan kantor, gudang, dan fasilitas lainnya.
Suhaidi mengungkapkan, hampir seluruh desa di Kecamatan Kopang belum siap menyediakan lahan. Meski demikian, pihaknya saat ini masih berupaya mencari lahan yang sesuai.
“Koperasi sebenarnya sudah berjalan dengan sumber daya yang ada tanpa harus menunggu pembangunan gedung dan fasilitas lainnya,” kata Suhaidi via telpon, Selasa 28 Oktober 2025.
Adapun produk yang dihasilkan oleh Koperasi Desa Merah Putih Darmaji antara lain untuk pembuatan pakaian serta hasil laut. Koperasi ini telah beroperasi sekitar satu bulan sejak dibentuk empat bulan yang lalu.
Kades Darmaji menambahkan, kendala utama saat ini adalah belum tersedianya lahan yang memadai karena pembangunan harus dilakukan di atas aset desa atau aset pemerintah.
“Kalaupun ada lahan luasnya tidak sampai 7 are ada yang hanya 4 atau 5 are,” katanya.
Dia berharap agar pemerintah tidak mematok ketentuan luas lahan secara kaku. “Kalau memang yang tersedia hanya 5 are, sebaiknya program tetap dijalankan. Anggarannya bisa disesuaikan agar pembangunan koperasi segera terlaksana,” kata Kades Darmaji.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa saat ini dinas terkait masih fokus pada pendampingan administrasi, seperti pengurusan Simkopdes, badan hukum, dan NIB.
Terkait dana, Kades Darmaji mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengatur sekitar 30 persen dari dana desa dapat dijaminkan untuk mendukung koperasi. Namun, petunjuk pelaksana dan teknisnya masih menunggu kejelasan.
“Kami masih menunggu bagaimana pola jaminannya, apakah menggunakan dana desa langsung surat berharga, atau mekanisme lain,” jelasnya.
Menurut Kades Darmaji, solusi atas kendala lahan antara lain dengan memberi izin kepada desa untuk membeli tanah, memanfaatkan lahan yang sudah ada meskipun tidak mencapai 7 are serta mengidentifikasi aset-aset pemerintah di tingkat daerah, provinsi, dan pusat yang belum dimanfaatkan.
“Aset-aset pemerintah perlu diidentifikasi dan dimanfaatkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih, jangan hanya mengandalkan aset desa saja,” pungkasnya.(hil)
