LOMBOK — Komandan Kodim (Dandim) 1620 Lombok Tengah, Letkol Arm Karimmuddin Rangkuti menyebutkan jika pihaknya dibantu beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengawasi proses penyaluran makan bergizi gratis (MBG). Dengan demikian diharapkan bisa terbantu dalam mengawasai kualitas dan menu makanan sesuai jadwal dan standar yang ditentukan.
Menurut Dandim, sejumlah kendala yang sempat muncul terutama terkait pasokan bahan makanan namun kini diklaim sudah bisa diatasi.
“Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah tidak ada kendala lagi, dan mudah-mudahan ke depannya tetap berjalan normal,” kata Dandim kepada media, di kantor bupati, Senin 3 November 2025.
Sementara itu, Dandim menyebutkan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Lombok Tengah diklaim sejauh ini berjalan dengan baik. Kendati belum merata di seluruh wilayah.
Menurut Dandim, butuh lebih dari 80 satuan pelayan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mengcover semua wilayah di Kabupaten Lombok Tengah terutama di Kecamatan Jonggat, Batukliang Utara sampai Praya Barat Daya.
“Dari hasil beberapa evaluasi yang telah kami lakukan, alhamdulillah sampai saat ini pelaksanaannya sudah berjalan normal,” klaim Dandim.
Karimmuddin menyebut, hingga saat ini hampir 300 ribu orang yang telah menerima manfaat dari program MBG. Sementara itu, jumlah SPPG di Lombok Tengah 58 SPPG yang telah beroperasi.
“Memang belum merata, namun hal ini terus kami upayakan agar setiap wilayah memiliki SPPG,” tegasnya.
Terkait dengan beberapa SPPG yang tutup sementara karena anggaran belum cair, Dandim mengklaim masalah tersebut sudah dituntaskan.
Di samping itu, Dandim Lombok Tengah juga menyoroti masih adanya SPPG yang belum memliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurut dia, hal tersebut merupakan hal baru yang saat ini tengah dalam proses penyempurnaan.
“Insya Allah sampai sekarang semuanya sudah berjalan normal,” klaimnya lagi.
Soal adanya kendala selama ini, kata Karimmuddin, pihaknya akan segera melakukan inventarisasi dan melaporkan kendala yang ditemukan di lapangan. Termasuk untuk dikoordinasikan dengan kementerian atau badan yang menangani gizi nasional.
“Sejatinya dibutuhkan sekitar 80 lebih SPPG untuk menjangkau seluruh wilayah sekolah dalam radius 5 kilometer, dan saat ini Kita sudah lakukan pemetaan posisi dan lokasi SPPG agar kebutuhan MBG bisa terakomodasi,” bebernya.
Sampai sekarang wilayah Batukliang Utara, Jonggat, dan Praya Barat Daya masih menjadi daerah yang belum sepenuhnya ter-cover oleh program MBG.(hil)
