LOMBOK — Implementasi sejumlah program besutan Presiden Prabowo Subianto yang masuk ke desa tak sesuai harapan masyarakat desa. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Dua program unggulan ini dinilai belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara nyata. Hal ini disampaikan Kepala Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah Agus Kusuma Hadi di media sosial facebook.
Melalui akun media sosial pribadinya, Kades Selebung mengungkapkan kegelisahan atas kesenjangan antara harapan awal program dan realitas pelaksanaannya di lapangan.
Agus menyampaikan, saat presiden meluncurkan program MBG, ia membayangkan akan tercipta sirkulasi ekonomi yang hidup di desa dan kampung. Menurut dia, program ini seharusnya membuka ruang partisipasi masyarakat desa, terutama ibu-ibu dan petani.
“Saya membayangkan ibu-ibu yang memiliki pekarangan kecil bisa menanam sayur-sayuran atau apa saja, lalu hasilnya dijual ke BUMDes atau gerai-gerai untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG,” katanya dalam postingan video yang diunggah, Sabtu, 10 Januari 2026.
Dia juga membayangkan petani desa dapat menjadi lebih kreatif dengan menanam berbagai jenis tanaman dan komoditas yang dibutuhkan sebagai bahan baku MBG. Kenyataan yang terjadi justru berbanding terbalik.
“Realitas hari ini bahan baku MBG sudah dimonopoli oleh supplier-supplier bermodal,” sebut Agus.
Menurutnya, meskipun supplier memperoleh bahan dari petani, kondisi tersebut tidak memberikan nilai ekonomi tambahan bagi petani. Dampaknya, kata dia, terjadi kenaikan harga bahan pangan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Petani tetap tidak mendapatkan nilai ekonomi tambahan, akibatnya inflasi harga terjadi dan harga seluruh kebutuhan bahan pangan mulai naik,” jelasnya.
Selain program MBG, Agus juga menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Dia menyebut, koperasi desa sejatinya diharapkan menjadi sarana masyarakat untuk mengakses modal dan pasar secara kolektif.
“Bayangan saya koperasi desa ini akan menjadi tempat masyarakat mengakses berbagai hal, baik modal maupun akses pasar. Tapi tidak,” katanya lagi.
Dia mencontohkan potensi besar yang dimiliki Desa Selebung, mulai dari sektor pertanian dengan luas lahan sekitar 250 hektare hingga perikanan air tawar dengan produksi lebih dari 500 ton per musim. Namun, dalam prakteknya, kebijakan pelaksanaan koperasi dinilai sudah ditentukan sejak awal.
“Disebutkan ada delapan gerai, dan desa sekarang menanggung utang sebesar Rp 3 miliar,” bebernya.
Agus menjelaskan, dari total utang ini sekitar Rp 2,4 miliar dialokasikan untuk proyek pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PT Agrinas, sementara sisanya sebesar Rp 600 juta disebut sebagai modal.
“Modal itu tidak masuk ke koperasi, tetapi diberikan dalam bentuk barang. Dana Rp 600 juta ditransfer ke BUMN atau perusahaan penyedia, dan koperasi nantinya hanya menjadi sales yang menjual,” katanya.
Kondisi tersebut, menurut Agus, menjadi sumber kekecewaan dan hilangnya harapan masyarakat desa. Ia menilai, kegiatan yang seharusnya memberi ruang kreativitas warga justru telah didesain dan dieksekusi oleh pihak-pihak di pemerintahan pusat, kemudian menjadi proyek bagi perusahaan tertentu.
“Kita sebenarnya memiliki cita-cita besar agar desa bisa maju dan sirkulasi ekonomi nasional benar-benar beredar di desa, bukan hanya di kota-kota seperti kata pak presiden,” ujarnya.
Namun, ia menilai kenyataan di lapangan menunjukkan desa justru hanya dijadikan lumbung proyek, sementara masyarakat pedesaan terbebani oleh inflasi harga dan dampak ekonomi lainnya.
“Ini suara hati saya hari ini. Semoga kegelisahan ini tidak sepenuhnya benar dan Indonesia benar-benar semakin maju, serta masyarakat desa ikut merasakan kesejahteraan,”harapnya.(hil)
