LOMBOK – Aksi demo kembali terjadi di Kantor PDAM Tirta Ardhia Rinjani Lombok Tengah. Aksa ini imbas dari pengangkatan kembali dua jajaran direksi, Direktur Utama (Dirut) Bambang Supratomo dan Direktur Umum (Dirum) Lalu Muh Lutfi oleh Bupati Lalu Pathul Bahri. Demo dilakukan, Kamis 10 September 2026.
Dalam aksi massa yang mengaku dari Lembaga Swadaya Masyarakat( LSM) Rudal NTB dan Tastura Watch menilai bahwa adanya indikasi pengangkatan tidak melalui mekanisme penjaringan dan Pansel, selama menjabat direksi diangkat ini tidak memberikan sumbangsih kepada daerah. PDAM juga disebut selalu rugi, PDAM tidak melakukan LPJ sehingga patut dicurigai jabatan direksi PDAM dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan oknum pejabat nakal dan orang-orang yang menjabat bagian dari pekerja yang diataur secara sistematis.
“Kami meminta kepada Sekda, Bupati segera bentuk Pansel untuk penjaringan direksi PDAM Lombok Tengah,” kata koordinator aksi Kusuma Wardana alias Dodek dalam orasinya.
Sementara itu oratornya lainnya Agus Salim mengungkapkan bahwa terkait kinerja PDAM selama ini dirasa merugikan pelanggan, sudah beberapa tahun belakangan ini dia sebagai pelanggan PDAM hanya membayar “angin”. Sebab, pelanggan merasa lebih banyak membayar angin ketimbang menerima debit air yang dibutuhkan untuk keperluan harian.
“Kami berada di Kota Praya, di rumah kami jam 9 pagi itu air macet dan nanti setelah habis Isak baru air ada, sudah bertahun-tahun terjadi seperti itu. kalau tidak percaya silahkan cek ke rumah saya,” tegasnya di hadapan jajaran direksi PDAM.
Dirinya sebagai warga Kampung Tengari, Praya sempat menanyakan kepada petugas PDAM pada saat menagih biaya bulanan. Tapi tidak ada jawaban memuaskan.
Ditambahkan koordinator aksi, Kusuma Wardana. Dia menyoroti proses pengangkatan kembali dua direksi dan mendesak adanya evaluasi serta transparansi tata kelola agar keberadaan direksi PDAM agar tidak terus menjadi pertanyaan publik.
“Kami menduga ada ‘perselingkuhan’ jahat, kenapa dirut diangkat kembali tanpa melalui Pansel. Kami pertanyakan jika dasarnya adalah kinerja positif, itu keliru karena pelayanan PDAM selama ini tidak memuaskan,” tegasnya.
Dodok menambahkan aksi ini merupakan langkah awal dan akan terus mengawal seluruh kebijakan di PDAM Lombok Tengah yang belum terjawab.
Sementara, Hamidi bagian dari pendemo mempertanyakan berbagai pertanyaan mulai dari berapa pelanggan, penghasilan, jumlah pegawai, direksi serta gaji. Termasuk mempertanyakam proyek di PDAM.
Hamidi mempertanyakan pengangkatan kembali direksi, sebab selama ini kinerja Dirut PDAM tidak berhasil mengatasi permasalahan kemacetan air di Lombok Tengah.
“Kalau kita mengacu kepada Permendagri nomor 37 tahun 2019 ada capaian yang dihasilkan oleh Direktur PDAM sehingga bupati bisa mengambil langkah untuk memperpanjang atau mengangkat kembali Direksi PDAM, tetapi di sini kami temukan di lapangan banyak sekali persoalan serta tumpang tindih terkait masalah dari Direktur PDAM hari ini,” sebutnya.
Direktur Utama PDAM Lombok Tengah, Bambang Supratomo yang menerima massa aksi menegaskan bahwa jajarannya terus berikhtiar memberikan pelayanan air bersih terbaik bagi masyarakat.
Bambang menyampaikan bahwa sekitar 70 persen sumber air baku mengandalkan mata air di Batukliang Utara, debitnya terus menurun ditambah kondisi jaringan pipa tua peninggalan tahun 1976 yang rentan mengalami kebocoran.
“Kondisi jaringan infrastruktur kita ini, jaringan kita ini sudah dibangun sekian lama. Bahkan tidak jarang jaringan kita ini dibangun tahun 1976 yang masih kita pakai hari ini. Itu menyulitkan kita sehingga rentan kebocoran, rentan kerusakan,” ungkapnya.
Bambang menegaskan, pihak PDAM akan terus berupaya mengajukan penambahan suplai air kepada pemerintah pusat dan daerah, demi mengoptimalkan pelayanan bagi 53.343 sambungan pelanggan yang mencatatkan pendapatan rata-rata Rp 3,5 miliar per bulan.
“Sekali lagi kami tidak tinggal diam terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Kami berikhtiar terus bagaimana kemudian bisa menambah suplai air baku kita, menambah debit air baku kita dengan berbagai ikhtiar mengusulkan ke pemerintah pusat, mengusulkan ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi,” tegas Bambang.(hil)
