LOMBOK – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, H. Moh. Rum membantah keras keterangan Kepala UPTD Balai Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa, Dinas Lingkungan Hidup NTB, Syamsiah Samad yang menyebutkan investor pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani belum memiliki izin. Apalagi disebutkannya jika investor ini sedang mengurus izin di DPM-PTPS NTB.
“Ngak mungkin ngak ada izin orang beraktivitas ini logikanya, kemarin ada gubernur dan bupati di sana, ngak mungkin kerja illegal dong,” tegasnya saat dikonfirmasi jurnalis Koranlombok.id, Kamis (22/12) siang.
Dijelaskan Rum, izin ditandatangani dirinya sekitar tahun 2021. Saat itu masih berlaku kewenangan izin di daerah. “Sudah lama pokoknya, awal pindah ke dinas itu. Ngak benar izin belum keluar,” katanya.
Adapun izin yang dikeluarkan untuk investor PT. Indonesia Lombok Resort (ILR), izin usaha pemanfaatan jasa lingkunagn alam dan lainnya. Sementara nilai investasi dari investor asal China ini, 2,2 triliun.
“Dengan adanya komitmen dengan mendatangkan tenaga ahli survei, tenaga kerja itu kami yakin serius, bukan abal-abal,” terangnya.
Awal memang, akan ada transfer uang pihak perusahaan ke kas daerah NTB sebagai bukti atau jaminan. Namun ribetnya aturan di perbankan membuat itu tidak dilakukan.
“Khawatir ada money laundrering atau pencucian uang, dan ini masih diklarifikasi,” ungkapnya.
Selanjutnya kata Rum, dalam pembangunan kereta gantung ini investor tidak hanya focus bangun kereta gantung. Investor China itu akan membangun sejumlah spot selfie di beberapa titik termasuk membangun resort di Karang Sidemen Lombok Tengah dan di bawah Pelawangan.
“Dalam perjalanan 9 kilo meter kereta gantung ini akan dibangun untuk pemanis. Ada spot selfie dan ada juga dibangun lainnya,” jelas Rum.
Selanjutnya untuk dimulainya pembangunan kereta gantung akan dimulai awal tahun 2023. Sementara saat ini demi memudahkan masuknya alat berat menuju lokasi, pemda diminta jalan masuk di Desa Karang Sidemen diperlebar.
“Kalau medan ngak bisa ya tentu material akan dibawa menggunakan helicopter,” terangnya.
Dilanjutkannya, untuk imbas dari hadirnya kereta gantung ini. Diyakini besar dampak kepada Pemkab Lombok Tengah. Mulai dari pajak papan reklame, restoran, hotel dan pengunjung. Sementara unuk porter dan warga sekitar, sesuai keinginan Gubernur NTB Zulkifliemansyah, akan menyiapkan sekolah khusus di Karang Sidemen. Ini untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan hadirnya kereta gantung.
“Kereta gantung ini hanya sampai pelawangan. Tidak sampai TNGR atau Segare Anak. Ini mereka butuh porter nanti untuk bawa barang pengunjung atau pendaki ke lokasi rinjani,” pungkasnya.(nis)
