LOMBOK – Maraknya penyedia jasa penggiling padi keliling dipersoalkan Persatuan Pemilik Heler Padi (PPHI) Nusa Tenggara Barat. Dimana aktivitas penggilingan padi keliling dinilai gerus usaha pabrik penggilingan padi yang mengantongi izin dari pemerintah.
Ketua PPHI NTB, H. Mudahri menerangkan jika perkembangan penggilingan padi keliling membuat banyak pabrik padi mengalami pendapatan merosot, ada juga gulung tikar. Sebab, aktivitas mereka sudah masuk ke wilayah lokasi keberadaan penggilingan padi resmi.
“Kami minta pemerintah provinsi untuk memberikan teguran tegas terhadap semua penggilingan padi keliling, agar kami tetap bisa aktif menjalani taat pajak mengingat sumber perpajakan kami tentu dari hasil kami lakukan pengilingan padi warga di sekitar wilayah itu,” ungkapnya kepada Koranlombok.id, Selasa (6/8/2024).
Dia menjelaskan banyak hal menjadi alasan untuk meminta pemerintah provinsi menertibkan penggilingan padi keliling. Ia yakin, jika ini terus dibiarkan akan membuat banyak pabrik padi akan tutup. Dengan kondisi ini, besar potensi keluarnya hasil panen padi ke luar NTB.
“Tidak selamanya Bulog mampu bertahan membeli padi dengan harga yang diharapkan petani,” yakinnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah provinsi NTB dan juga Bulog dapat memberikan pelatihan dan permodalan kepada para pemilik penggilingan padi, sehingga cadangan pangan di daerah khususnya beras dapat tetap terjaga.
Dalam persoalan ini, pihaknya menegaskan sudah melakukan mediasi bersama pemerintah provinsi NTB beberapa waktu lalu. Dimana dengan tegas pihaknya meminta agar pemerintah provinsi menerbitkan surat imbauan dan penertiban penggilingan padi keliling.
“Ini penting dilakukan agar semua dipandang sama oleh pemerintah, pemilik heler resmi sangat taat pajak bahkan setiap tahun dilakukan perubahan surat ke dinas perizinan dan dinas perpajakan untuk membuat surat agar penggilingan padi tetap resmi dan berkesinambunga,” sebutnya.
“Kami berharap aspirasi ini mendapatkan respon secepatnya,” sambung dia.(fen)
