LOMBOK – Alumni penerima beasiswa pemerintah provinsi (Pemprov) NTB satu persatu mulai buka suara terkait kondisi mereka selama di negeri orang.
“Kami tidak butuh belas kasihan. Kami hanya ingin hak kami yang telah dijanjikan yang sudah ada anggarannya, sudah disahkan tapi belum juga dicairkan,” ungkap alumni beasiswa Pemprov NTB lulusan 2020, Ainul Hamdani kepada Koranlombok.id.
Diceritakan Dani, sejak awal tahun 2024 para mahasiswa asal NTB yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Misalnya di Republik Ceko dan Kampus Albukhary International University (AIU) di Malaysia, menyimpan harapan besar. Harapannya, perjuangan mereka akan terus didukung oleh pemerintah NTB melalui bantuan beasiswa nyatanya tidak berjalan mulus.
Pada tahun 2024, kata Dani, Pemprov NTB sudah mengalokasikan anggaran beasiswa untuk mereka. Semua proses administratif pun telah dijalankan, baik proposal diajukan, dokumen disiapkan, pembahasan anggaran dilakukan. Bahkan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah terbit, menandakan bahwa dana tersebut sudah disahkan DPRD dan siap dicairkan.
“Tapi sampai Juni 2025 ini tak ada sepeser pun dana yang cair. Bukan karena berkas kurang, bukan karena proses belum siap. Tapi karena belum ada satu kata lanjutkan dari pemegang kekuasaan tertinggi di provinsi NTB dalam hal ini Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal,” sentilnya.
Bagi mahasiswa NTB di Ceko, hidup bukan lagi sekadar belajar. Mereka harus bekerja paruh waktu untuk sekadar makan. Mereka menunda fokus akademik untuk bertahan hidup. Surat resmi dari kampus menyebutkan bahwa studi mereka akan diperpanjang hingga Juni 2025 karena keterlambatan visa saat keberangkatan yang berarti, mereka membutuhkan biaya hidup tambahan, bukan kemewahan.
Di sisi lain, mahasiswa AIU juga menghadapi persoalan administratif seperti biaya perpanjangan visa sebesar Rp 2 juta per orang untuk 73 penerima.
“Ini adalah beban riil yang sedang teman-teman tanggung,” ungkapnya.
Kata Dani, LPP NTB bersama BRIDA telah bekerja keras sejak Mei 2024, mengawal agar beasiswa ini dimasukkan dalam APBD murni 2025. Dan berhasil. Tapi ketika semua proses selesai, pencairan tak juga terjadi.
“BRIDA pun hanya bisa diam, karena mereka juga menunggu arahan pimpinan,” sebutnya.
Yang menyakitkan, kata Dani, menurut informasi internal bahkan bidang teknis BRIDA diminta membuat kajian ulang.
“Ini soal nasib 100-an anak muda NTB yang sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Yang kelak akan pulang membawa ilmu, pengalaman, dan semangat membangun daerahnya,” tuturnya.
Tapi hari ini, mereka ditinggalkan dalam ketidakpastian oleh birokrasi dan kebijakan yang tak kunjung turun dari puncak kekuasaan.
“Pak Gubernur, ini bukan soal anggaran. Dana sudah ada. Legalitas sudah sah. Ini hanya soal kemauan,” sebut pemuda alumni Vistula University Polandia ini.
“Kami menulis ini bukan untuk menyerang. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa ada puluhan anak-anak NTB yang sedang menunggu, dengan perut kosong, dengan hati yang gamang, dan dengan masa depan yang dipertaruhkan,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu ia menyampaikan, jangan biarkan gengsi atau beda warna politik menjadi alasan untuk menghentikan program yang baik ini.
“Kami tahu, satu kata dari Anda bisa mengubah semuanya. Mohon bantuannya Pak Gubernur. Bantu kami agar bisa menyelesaikan apa yang sudah kami mulai. Beasiswa bukan bantuan, tapi investasi. Kami bukan beban, kami adalah masa depan,” pungkasnya.(red)
