LOMBOK – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Tengah, H. M. Amir pada momen perayaan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kondisi guru honorer. Selain itu, momen ini juga harus dijadikan pengingat agar guru selalu dihargai dan dihormati. Menurut dia, seluruh profesi yang ada saat ini lahir dari peran dan jasa seorang guru.
“Jadi momen hari guru ini, terutama saya pribadi seperti syair guru itu bahwa semua profesi karena jasa guru,” katanya kepada Koranlombok vai telpon, Selasa 25 November 2025.
Amir menyampaikan bahwa tuntutan guru pada momentum hari guru bukan persoalan meminta penghormatan, tetapi lebih pada pengakuan terhadap profesi guru sebagai profesi mulia. Selain itu, dia juga meminta perhatian khusus terhadap guru honorer, PPPK yang sempat mengalami kekurangan tunjangan, serta guru paruh waktu yang masih menunggu kejelasan status dan hak.
“Yang kemarin sempat ada kekurangan tunjangan tapi langsung ditanggapi oleh Sekda agar dibayar bulan Desember. Kemudian paruh waktu juga sedang diupayakan. Serta pihak terkait mohon jangan ada intimidasi, dan mari mengedepankan kekeluargaan karena guru selalu mengedepankan etika,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua PGRI menyinggung persoalan surat edaran (SE) kementerian terkait kewajiban menggunakan pakaian adat dalam peringatan hari guru. Ini sangat bertentangan dengan SE bupati yang menetapkan penggunaan batik kusuma bangsa setiap tanggal 25. Kondisi itu disebut membuat sebagian guru merasa kurang dihargai karena tidak diperkenankan memakai pakaian kebesaran guru di hari perayaan profesinya.
“Saya menghimbau kepada teman-teman untuk yang mau ikuti SE silakan dan yang tidak silakan untuk mereda gejolak di grup. Mereka juga ingin SE diseragamkan menjadi batik Kusuma Bangsa,” katanya.
Soal kesejahteraan guru di Lombok Tengah, Amir menjelaskan bahwa ukuran sejahtera sifatnya relatif dan sangat bergantung pada manajemen finansial masing-masing guru. Namun dia menilai, kebutuhan hidup dan tuntutan ekonomi menyebabkan guru berharap adanya peningkatan kesejahteraan.
“Karena hati kemuliaan dari guru ini berapa pun gajinya tidak pernah mengeluh, tetapi tuntutan ekonomi dan kebutuhan jadi mau tidak mau mereka ingin hidup sejahtera,” jelasnya.
Sekarang terdapat lebih dari 4.000 guru mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP di Lombok Tengah. Amir menyoroti dimana nasib guru honorer di sekolah swasta yang sangat bergantung pada jumlah siswa, karena berpengaruh pada besaran dana BOS.
“Kalau sekolah yang jumlah siswanya sedikit tapi guru honorer kan otomatis pembagian akan menjadi banyak,” bebernya.
Amir menyampaikan bahwa PGRI terus berupaya berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan guru. Dia juga menambahkan adanya rencana kebijakan pemerintah daerah untuk menempatkan guru sesuai wilayah domisili agar proses mengajar lebih efektif dan efisien.
“Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap guru,” pungkas Amir.(hil)
