LOMBOK – Anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah, M. Maulidi buka suara terkait capaian realisasi APBD pemerintah kabupaten yang baru menyentuh angka 43,46 persen pada triwulan kedua. Menurut dia, capaian tersebut bisa dicapai 60 persen lebih apalagi saat ini telah memasuki bulan Agustus.
Sementara soal alasan karena prosea pengadaan barang dan jasa yang lama terealisasi, sebelumnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi I telah berjanji memperbaiki sistem agar lebih cepat.
“Seharusnya 60 persen untuk menuju ke 100 persen, kalau kemudian kendalanya sama seperti tahun lalu mengapa kemudian tidak diperbaiki oleh kepala daerah atau eksekutif,” tegasnya di hadapan Koranlombok.id, Senin 10 Agustus 2026.
Katanya, presentase mau tidak mau harus dikebut oleh pemerintah daerah realisasinya, agar di bulan Desember 2026 terselesai semua program kerja yang dilakukan agar tidak menjadi Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA).
Diketahui jumlah SiLPA Pemkab pada tahun ini sebesar Rp 193 miliar dengan asumsi kondisi APBD sama mengalami pemotongan dengan tahun lalu kemungkinan besar akan ada SiLPA kembali.
Jika capaian realisasi PAD saat ini dibandingkan rentang waktu yang sama pada tahun 2025 lebih rendah, maka kata Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, justru hal tersebut menunjukan kinerja yang lebih rendah karena sebelumnya tidak mengalami pemotongan anggaran transfer pusat ke daerah.
“Kita dari DPRD mengharapkan kepada pemerintah daerah atau eksekutif lah, agar bisa melakukan akselerasi atau percepatan supaya tahun 2027 tidak terjadi seperti ini lagi,” ucapnya.
Terkait perencanaan pengerjaan fisik, sekilas dia melihat hal tersebut sudah baik dijalankan pada awal tahun lalu dan seharusnya sebelum DPA keluar pengerjaan fisik sudah bisa dieksekusi, mengingat pengerjaan fisik infrastruktur di Lombok Tengah saat ini hanya ada satu ruas jalan dan satu ruas jembatan.
Sementara, Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menyebutkan telah tercapai sebanyak 43,46 persen atau setara dengan Rp. 1.079.176.480.000 dari total pagu Rencana Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD) sebesar Rp 2.482.925.580.000.
“Lebih banyak itu untuk belanja pegawai atau belanja operasional, deviasinya masih negatif ya hanya sekitar minus empat kok, pengalaman biasanya pada akhir tahun anggaran realisasi fisik kita itu berada 97 atau 98 persen dan dari pengalaman itu membuat kita yakin APBD 2026 ini dapat terealisasi,” katanya, Rabu 5 Agustus 2026.
Sementara itu rata – rata capaian kinerja program di angka 42,13 persen sedangkan rata – rata capaian kinerja kegiatan di angka 41,17 persen. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Loteng klaim sekda telah tercapai diangka sekitar 62 persen.
Sambung Sekda, pada pertengahan tahun idealnya capaian realisasi seharusnya 50 persen. Sementara itu dengan capaian saat ini ucapnya tidak beda jauh dengan capaian realisasi APBD pada tahun lalu dan biasanya akan melonjak menjelang akhir tahun.
“Hampir sama, tetap kita evaluasi banyak faktor kan ini, faktor utamanya biasanya di pelaksanaan fisik karena sekarang mungkin di tahap perencanaan dan biasanya pembayaran dilakukan pada akhir tahun langsung pembayaran termin, ini kan hal yang lumrah,” ucapnya.
Sementara, Wakil Bupati Lombok Tengah, H.M. Nursiah di ruang kerjanya mengatakan dari total capaian yang dilaporkan tersebut, untuk realisasi program fisik sebesar 47 persen sedangkan untuk realisasi keuangan APBD diangka 44 persen.
“Yang normal itu 50 persen masih terhitung bagus itu, kendala keliatannya pengadaan – pengadaan yang sifatnya fisik itu kan ada yang baru mulai dan tahapannya sesuai perencanaan, tapi yang lain tidak ada masalah,” katanya.
Sementara itu sambung Wabup, pekerjaan infrastruktur fisik yang ditanggulangi oleh dana dari APBD pada tahun ini juga hanya sedikit.
“Ada sedikit infrastruktur kita hari ini, jalan saja hanya satu, jembatan hanya satu. Mungkin karena sedikit penganggarannya lebih ringan,” pungkasnya.(nis)
