LOMBOK – Sampai dengan saat ini warga Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah mayoritas masih menolak Land Acquisition and Restlement Action Plan (LARAP) untuk rencana pembangunan DAM Mujur di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah.
Plt Kepala Desa Lelong, Baiq Ratnasih Nirmalasari mengungkapkan penyebab warga menolak bukan hanya masalah tanah tetapi juga karena belum ada kepastian tempat relokasi hunian mereka. Termasuk warga beda pemahaman terkait LARAP.
“Pemerintah akan bisa menjawab pertanyaan masyarakat setelah BKM atau LARAP turun, tapi dari masyarakat kalau terjadi LARAP anggapannya langsung akan ada pembangunan bendungan, hanya miss komunikasi saja,” tegasnya kepada media, Senin (23/10/2023).
Dijelaskan dia, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berencana akan berkonsultasi dengan masyarakat secara langsung terkait masalah penolakan tersebut, sementara itu dirinya menampik rencana tersebut merupakan LARAP karena dilakukan bukan oleh konsultan.
“Ini bukan LARAP tapi BKM konsultasi dengan masyarakat, kalau LARAP itu konsultan langsung turun ke masyarakat tapi kalau ini semua unsur kita libatkan,” ungkapnya.
Disamping itu diketahui luas lahan yang masih belum mendapatkan persetujuan masyarakat sekitar 211 hektare yang masih dihuni oleh 127 Kepala Keluarga (KK) dari enam dusun yakni, Dusun Lelong 1, Dusun Lelong 2, Dusun Lelong 3, Dusun Lendang Re, Dusun Embung Belek dan Dusun Tompek.
Kenapa permasalahan DAM Mujur selalu muncul jelang Pilkada dan Pileg ? Ratnasih mengatakan tidak mengetahui hal tersebut, dia berdalih ini solusi yang dapat dilakukan Pemda Lombok Tengah dengan cara intens melakukan diskusi dengan masyarakat.
“Kalau dari pemerintah kita agak intens turun ke masyarakat, sering-sering gali informasi sebenarnya apa yang terjadi,” katanya tegas.
Sementara, Wakil Bupati Lombok Tengah, H.M. Nursiah menegaskan terkait target percepatan LARAP selesai Desember 2023, pihaknya masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Progresnya saat ini sudah 60 – 70 persen, kalau tanah yang dibebaskan nanti kan ini pendataan dulu,” tegas wabup.
Sementara yang akan turun melakukan pendataan pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I), sedangkan yang menjadi kendala lamanya proses LARAP tersebut karena banyak hal yang diperhatikan dalam pembangunan proyek skala besar.
Sedangkan urusan relokasi hunian dan lahan masyarakat kedepan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk permasalahan LARAP DAM Mujur yang selalu muncul jelang Pilkada dan Pileg dirinya mengatakan hal tersebut bukan wewenang pihaknya yang hanya bersifat mendukung dan menfasilitasi pendataan, mempercepat sosialisasi dari Kementerian PUPR.
“Tahapannya kan LARAP dan pendataan, baru berikutnya pembebasan lahan, kemudian pembangunan bendungan,” katanya.
Ditambahkan wabup, dari 700 responden masyarakat sudah hampir 600 orang yang setuju terkait LARAP rencana pembangunan DAM Mujur, politikus Golkar ini mengatakan terkait masyarakat yang masih menolak pihaknya terus memberikan sosialisasi termasuk mendekati tokoh-tokoh di wilayah tersebut.
“Sudah jelas setuju quesiniore-nya sudah diserahkan kembali ke konsultannya, yang belum masih berproses disitu kita lakukan percepatan,” tutupnya.(nis)
