LOMBOK – Bagi-bagi lahan eks Hak Guna Usaha atau HGU di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah berpotensi berpolemik panjang. Pascakantor Desa Lantan disegel warga, Jumat, (12/1/2024) sampai saat ini belum menemukan titik terang.
Orang nomor satu di pemerintahan Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri angkat bicara. Dia menanggapi tuntutan warga yang meminta lahan eks HGU untuk dibagi-bagi merata. Bupati menyebutkan, semua pihak perlu duduk bersama membahas persoalan tersebut.
Dijelaskan politikus Gerindra ini, lahan eks HGU ini sama halnya dengan di Desa Karang Sidemen yang lebih dahulu dibagi ke 520 Kepala Keluarga (KK).
“Berapa hektare yang akan dibagi rata, ini kan belum final untuk dibagi ke mereka, karena tanah ini bukan saja hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah daerah, untuk perusahaan itu sendiri konon katanya. Kemudian bank tanah,” tegas Pathul kepada media di Kantor Bupati, Kamis (11/1/20203).
Ia berdalih lahan tersebut untuk menggerakan ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan Sirkuit 459 Lantan dan rencana usulan pembangunan SMA Taruna Nusantara. Menurut dia ini juga merupakan kepentingan masyarakat yang lebih luas di sana, baru kemudian dapat diketahui berapa sisa jumlah lahan yang akan dibagi ke masyarakat.
“Lah iya setelah ditentukan berapa bagian untuk masyarakat, baru dibagi-bagi rata ke masing-masing kepala keluarga gitu lo biar nggak salah tafsir,” tegasnya.
Ditambahkan Bupati, usulan pembangunan SMA Taruna Nusantara menurutnya membutuhkan luas lahan sekitar 30-35 hektare, sementara itu pengusulannya masih berjalan di Kementerian Pertanahan.
“Belum masih didiskusikan, itu kan lahan pemerintah untuk rakyat, lahan itu kita memohon ke Kementerian ATR/BPN dan dibagi juga ke masyarakat,” katanya.(nis)
