LOMBOK – Ketua Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah, H. Ahmad Supli sempat menangis pada saat sidang paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terkait Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045, Senin (1/7/2024).
Supli menetaskan air mata saat membahas masih banyak warga Lombok Tengah yang tinggal dalam Rumah Yang Tak Layak Huni (RTLH). Dalam kesempatan itu, paripurna yang dihadiri Wakil Bupati H.M Nursiah, Supli meminta agar persoalan ini diperhatikan oleh Pemkab dan dituangkan dalam RPJD 2025 -2045.
“Masyarakat kita ada 28 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih bernaung di rumah tak layak huni,” ungkapnya dalam sidang paripurna.
Anggota dewan satu ini sempat mencontohkan masyarakat yang berada di Kampung Sukadana, Kelurahan Gerantung. Selain itu juga ditemukan di Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya.
Dari temuan ini, DPRD meminta kepada Pemkab Lombok Tengah membuat langkah konkrit yang diambil untuk mengatasi hal tersebut. Dia menyebutkan, tidak harus menunggu 5 tahun mendatang untuk mengeksekusi anggaran perbaikan rumah tak layak huni.
“Tidak ada artinya pembangunan yang bersifat mercusuar tapi ternyata masih ada masyarakat kita yang hidup di tengah kekumuhan dan ketidaberdayaan,” sentilnya.
Supli menyampaikan kepada wakil bupati untuk tidak perlu menunggu harus lima rumah per desa diperbaiki. Apalagi di tengah pemerintah pusat telah mengambil percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan saat ini. Harusnya, Pemkab Lombok Tengah fokus melakukan perhatian kepada rumah masyarakat yang tidak layak huni.
“Kenapa kita tidak bisa melakukan ini,” tegasnya.(nis)
