LOMBOK – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Tengah sempat dituduh mengelola program fiktif. Statement keras ini disampaikan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Tengah melakukan aksi demo ke gedung DPRD setempat, Selasa (16/7/2024).
Pascakejadian itu, Dispora Lombok Tengah langsung kebakaran jenggot. Pihak dinas langsung memasang baliho yang isinya pengumuman kalender event olahraga tahun 2024.
Titik-titik pemasangan baliho dipasang di semua tempat space baliho milik pemerintah di dalam Kota Praya. Pengumuman yang dipasang Dispora, event-event yang akan diselenggarakan.
Di antaranya, Turnamen Basketball, Por Usia Dini dan Olahraga, Turnamen Pencak Silat, Turnamen Kempo, Turnamen Futsal antar instansi, Kejuaraan Bolla Volly Gala Desa dan Turnamen Putri Bolla Volly Se-NTB.
Kepala Dispora Lombok Tengah Mahlan membantah itu semua. Dia menegaskan pemasangan baliho kalender event olahraga berdasarkan perintah dari Bupati Lalu Pathul Bahri.
“Bukan, semua OPD diminta pak bupati melakukan itu,” tegasnya saat dikonfirmasi media di GOR Tastura, Jumat (19/7/2024).
Mahlan berdalih, pengumuman seperti yang dilakukan pihaknya di setiap baliho milik Pemkab telah dilakukan sejak event karate Bupati Cup 2024.
Dalam kesempatan itu, Mahlan mengaku di dinas yang ia pimpin mengelola anggaran sangat minim. Dua tahun terakhir ini pihaknya hanya diberikan anggaran Rp 200 juta.
“Kecuali dana pokir, itu kan hak dewan dan anggaran digunakan langsung oleh cabang olahraga yang dituju. Misalnya futsal itu langsung ke Cabor. Kami hanya membantu administrasi,” ungkapnya.
Kadis enggan menyebutkan berapa dana Pokir yang dititip di dinas yang dia pimpin. “Kalau kegiatan dinas yang murni Por Usia Dini dan olahraga saja. Selebihnya itu dari Pokir,” dalihnya.
Sebelumnya, massa dari PMII sempat ngamuk di gedung DPRD. Massa PMII datang ke gedung wakil rakyat karena kecewa, sebab permintaan PMII tidak dipenuhi saat meminta data terkait rancangan anggaran belanja sejumlah program kepemudaan di Dispora.
Bukan hanya soal rancangan anggaran belanja di Dispora, massa PMII juga menduga ada program fiktif antara lain, program penyelenggaraan multi event dan sibgle event tahun 2022 dan 2023. Program sinkronisasi olahraga di 12 kecamatan dan kelurahan /desa tahun anggaran 2023.
Dalam aksi massa PMII tersebut, mereka menuntut agar DPRD Lombok Tengah untuk segera melakukan audit independen terhadap seluruh program yang dilakukan oleh Dispora.
PMII juga meminta Inspektorat Lombok Tengah untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh terkait program yang mereka anggap fiktif di Dispora.
Massa PMII meminta juga kepada Dispora memberikan penjelasan rincian, bukti dan evaluasi kepada sejumlah program yang dianggap fiktif oleh pihaknya.(nis)
