LOMBOK – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Lombok Tengah, Supardan Kenah menegaskan adanya instruksi untuk efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dipastikan tak mempengaruhi operasional pihaknya.
Hal tersebut karena pihaknya menangani kedaruratan bencana kebakaran serta dituntut selalu siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait penyelamatan.
“Kalau misalnya Puskesmas, Damkar dan BPBD itu tidak banyak di refocusing karena kami pelayanan, musibah ini kan kita tidak tau kapan dan harus siap siaga, karena di musim hujan pun ada kebakaran belum lagi penyelematan lainnya seperti ular dan lain sebagainya,” ujarnya kepada jurnalis koranlombok.id, Senin (10/3/2025).
Saat ini pihaknya tak mengusulkan pengadaan unit kendaraan pemadam kebakaran baru, tetapi mengusulkan satu unit kendaraan penyelamatan dan tak mengalami refocusing.
Sementara itu instruksi penghematan anggaran diupayakan pihaknya seperti, mulai memaksimalkan penggunaan bahan bakar setiap unit yang bergerak.
“Misalnya ada kegiatan butuh BBM kita atur semaksimal mungkin pergerakan kendaraannya, kalau misalnya masih dirasa kurang kita akan usulkan di APBD Perubahan, insyaallah tak mempengaruhi operasional,” ujarnya.
Selain itu perjalanan dinas luar daerah yang sifatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dikurangi 80 persen dan hanya disisakan sebanyak dua kali, anggaran makan minum setiap kegiatan penyuluhan ke sekolah, masyarakat dan untuk sosialisai pembentukan relawan kebakaran juga dikurangi menjadi dua desa dari sebelumnya rencana ada enam desa.
“Untuk relawan kita kan hanya diberikan untuk dua desa di daerah Praya Timur dan Janapria, masing-masing desa nanti sekitar ada 10 orang tapi karena ada refocusing nah itu nanti yang akan atur pelatihannya,” ucapnya.
Pada bulan April tahun ini, Dinas Damkartan merencanakan mengaktifkan pos yang berada di Terminal Pasar Mujur, nantinya akan ditempatkan satu unit kendaraan milik dinas dan disiagakan 18 personel serta alat operasional penyelamatan.
“Tinggal kita tempatkan, kalau untuk anggaran dia include dengan yang ada di dinas, karena unit yang ada di dinas yang kita tarik termasuk dengan BBM yang disediakan,” ujarnya.
Sementara itu terkait pelayanan tak ada retribusi yang diterima oleh pihaknya dan hanya murni memberikan pelayanan masyarakat, seperti permintaan dari setiap hotel-hotel di Kawasan Mandalika terkait inspeksi keamanan dari potensi bencana kebakaran bangunan dan gedung.
Setiap enam bulan sekali pihaknya melakukan inspeksi tersebut dan memberikan rekomendasi kepada pemilik bangunan untuk melengkapi sejumlah peralatan untuk mencegah potensi bencana kebakaran.
“Awal Januari dan Februari kami sudah cek hotel-hotel yang ada di selatan seperti kesiapan alat pemadam api ringan (APAR) dan lainnya, termasuk kesiapan untuk menyambut kunjungan wisatawan kita juga turun ke lapangan, setelah itu kami baru ke objek vital lainnya dan ke wilayah kota,” tutupnya.(nis)
