LOMBOK – Ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Lombok Tengah, Lalu Ramdan menjawab tuntutan massa aksi dari massa aksi dari himpunan mahasiswa tastura (Himasta), 1 September 2025. Massa menyoroti terkait pengawasan transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dikatakan Ramdan, kendati belum meratanya realisasi program MBG di Lombok Tengah. Pihaknya tetap memantau pelaksanaan program di tengah masyarakat, terlebih jika ada pemilik dapur yang tak menjalankan program tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Kami juga DPRD melihat, tapi adik adik tau sendiri ini kan juga kebijakan pusat. Kita akan evaluasi bersama kalau kemudian ada pemilik dapur yang tidak sesuai standar gizi yang telah ditetapkan oleh BGN, maka kita akan mengusulkan izin mereka dicabut,” tegasnya, Senin 1 September 2025.
Karena program ini milik pemerintah pusat, begitu juga Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengeluarkan izin operasional setiap dapur MBG. Maka harus melalui sejumlah ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat.
Ramdan mengatakan, pihaknya di internal Gerindra akan menyuarakan soal tuntutan aksi massa tersebut soal MBG sampai ke pusat.
“Kita kan ada struktur DPC, DPD sampai dengan DPP, apa yang kita temukan di bawah akan kita sampaikan ke atas kemudian nanti teman di DPP akan menggodok dan bersuara agar bagaimana MBG ini lebih baik kedepan,” katanya tegas.
Koordinator Umum Himasta, Lalu Ajik Darmawan mengatakan saat orasi mereka menuntut juga soal transparansi pelaksanaan program MBG kepada masyarakat.
Himasta menuntut kualitas makanan yang disajikan tak asal-asalan kepada para siswa. Sebab ini bisa menimbulkan sejumlah penyakit. Maka penting soal kualitas makanan.
“Ada 32 ribu SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang kemudian dilatih dan dikirim ke barak militer, dari NTB ada 300 orang yang menghabiskan Rp 30 juta per hari sampai 3 ribu bahkan 5 ribu siswa, nah coba itu diberikan transparansi secara luas,” pintanya.(nis)
