LOMBOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah kecolongan. Mereka menyayangkan sikap pihak yang lebih awal membeberkan data surat suara rusak kepada media. Termasuk pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang lebih awal membeberkan data tersebut.
Ketua KPU Lombok Tengah, Lalu Darmawan mengaku tidak ada pihak yang mengkonfirmasi langsung kepada dirinya terkait berapa jumlah surat suara yang rusak selama proses sortir dan pelipatan berlangsung.
Ia menegaskan, sebagai pihak yang bertanggungjawab atas logistik Pemilu 2024 merasa data terkait jumlah surat suara yang beredar ditegaskannya belum ada izin dari KPU.
“Saya belum menyampaikan dokumen dan data secara resmi, tapi ada yang menyatakan keterangan-keterangan yang saya tidak paham dari mana asalnya,” ungkapnya kepada media, Senin (8/1/2024).
Darmawan mengatakan, siapapun pihak yang ingin meminta data terkait proses sortir dan pelipatan surat suara atau data lainnya seputar persiapan Pemilu dirinya berjanji bakal diberikan. Sementara saat ditanya pihak mana yang dinilai lancing membocorkan data? Ia enggan menyebutkan.
“Informasi seperti ini yang resmi harusnya kan dari kami, sepanjang ada ketua informasi dari anggota tidak boleh kecuali harus ada konfirmasi atas nama ketua,” tegas dia.
Disampaikannya, begitu juga Bawaslu Lombok Tengah belum meminta data resmi kepada KPU. Sementara saran perbaikan yang ditujukan kepada pihaknya sudah ditindaklanjuti.
Sementara itu ia menyebutkan, surat suara yang rusak dan diterima informasi oleh KPU Lombok Tengah sampai hari ketujuh proses sortir dan pelipatan sebanyak 6.771 surat suara.
Adapun rincian, surat suara untuk pemilihan presiden sebanyak 782.649 lembar kondisi baik, 4.020 lembar dalam kondisi rusak. Surat suara untuk pemilihan DPRD NTB Dapil 7 sebanyak 396.814 lembar kondisi baik dan yang dalam kondisi rusak 471 lembar.
Selain itu surat suara pemilihan DPRD NTB Dapil 8 dengan jumlah 389.841 lembar dalam kondisi baik sedangkan yang rusak 1.760 lembar. DPR RI Dapil 2 NTB , 639.379 lembar kondisi baik dan 431 lembar dalam kondisi rusak. Serta surat suara DPD RI di gudang Aerotel sebanyak 233.189 lembar dalam kondisi baik dan rusak sebanyak 89 lembar.
“Insyaallah 9 hari selesai untuk sisanya,” klaimnya.
Dia mengatakan rata-rata kerusakan surat suara yang ditemukan mengalami kesalahan cetak, sementara itu pencetakan ulang surat suara yang nantinya diketahui kurang atau rusak paling lama selesai tanggal 15 Januari 2024.
Ditambahkannya, surat suara yang rusak nantinya akan dimusnahkan dengan melibatkan beberapa lembaga seperti Bawaslu, Kepolisian dan Pemkab Lombok Tengah.
“Kami akan rekap dahulu, dan surat suara yang rusak ini akan kita musnahkan 1 hari sebelum pemilihan,” katanya.(nis)
