LOMBOK – Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Tengah, H. Lendek Jayadi akhirnya memberanikan diri bicara. Dia menyampaikan permohonan maaf ke publik.
“Mohon agung ampure, kami hadiri acara pembukaan event Budaya Desa Wisata Bilebante sungguh dengan segala hormat dari hati yang paling dalam permohonan maaf setinggi tingginya, kami hadir semata-mata mengapresiasi Desa Wisata Bilebante. Tidak ada sedikitpun maksud apalagi untuk berkampanye,” tegasnya saat dikonfirmasi jurnalis Koranlombok.id, Rabu (13/12/2023) sore.
Dengan tegas, pria yang juga Asisten II Setda Lombok Tengah mengaku khilaf.
“Karena itu mohon agung ampure yang setinggi-tingginya kepada semua pihak jika kami khilaf,” katanya.
Dari apa yang ramai diluar, Lendek menegaskan lagi sedikitpun tidak ada niat dirinya mengkampanyekan mantan Kades Bilebante, Kecamatan Pringgarata.
“Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf atas kejadian khilaf lisan kami. Insya Allah ini menjadi pembelajaran kami yang sangat berharga dalam pengalaman hidup ini. Afwan jadzakallah khair, semoga adinda memakluminya, tampiasih,” ucapnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil Plt Dispar H. Lendek Jayadi, Senin (11/12/2023).
“Kami sudah panggil untuk klarifikasi dugaan pelanggaran terkait netralitas sebagai ASN,” terang Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi kepada jurnalis Koranlombok.id.
Ditegaskan Fauzan, klarifikasi dilakukan kepada Plt Dispar yang juga Asisten II Setda Lombok Tengah bersifat tertutup. Untuk itu pihaknya belum bisa uraikan kepada media. Dia berdalih karena ini masih proses penanganan, maka dari itu pihaknya berharap agar biarkan proses berjalan dulu di Bawaslu.
“Apakah terbukti melakukan pelanggaran atau tidak, biarkan kami bekerja dulu karena proses ini tertutup,” katanya.
Tapi ditegaskannya, pemanggilan pada Senin kemarin hanya agenda klarifikasi saja. Selain itu bakal ada gelombang kedua untuk dilakukan klarifikasi, termasuk saksi juga pernah ada yang diperiksa Bawaslu dalam kasus ini.
“Kami akan agendakan klarifikasi Kepala BKPSDM terkait kepegawaian dan pemerintahan,” bebernya.
Selain Kepala BKPSDM Lombok Tengah, Bawaslu juga akan meminta pendapat ahli soal kasus yang diduga dilanggar Lendek Jayadi tersebut. Dalam penanganan kasus ini, Fauzan berjanji bakal menangani seteliti mungkin berdasarkan fakta. Agar tidak sumir dan benar-benar falid.
“Ini kan masih proses makanya saya ngak mau buka suara dulu dan hasil belum tau seperti apa. Kami mau menjaga kerahasiaan proses dulu,” katanya lagi.
Dijelaskannya, dalam penanganan kasus ini masih panjang proses. Berikut nantinya akan dibahas ditingkat Gakkumdu, maka masih ada banyak variable lainnya. “Kami harap sabar menunggu dulu saja,” tuturnya.
Sebelumnya, Plt Dispar Lombok Tengah Lendek Jayadi diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lendek diduga mengkampanyekan mantan Kepala Desa Bilebante pada acara “Malean Sapi” dan atraksi peresean di Desa Wisata Hijau (DWH) Bilebante, Dusun Jenggala, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Minggu (3/12/2023).
Plt Dispar diduga melanggar netralitas ASN, dimana dalam pidato sambutannya terdapat indikasi mendukung atau berpihak ke peserta pemilu tertentu yaitu, Rakyatulliwauddin sebagai Caleg dan meminta masyarakat mendukung caleg tersebut.(dik)
